Menkominfo Rudiantara mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).
Di tengah kondisi keberagaman yang menghangat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir situs milik Imam Front Pembela Islam (FPI), habibrizieq.com.

Kemenkominfo memiliki pertimbangan pemblokiran yang sudah dilakukan sejak 26 November 2016 ini. Situs milik Habib Rizieq Shihab itu dinilai mengandung muatan yang meresahkan masyarakat.

"Ini bukan karena Habib Rizieq-nya, ini karena kontennya," tegas Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Noor Iza, pada Detikcom, Kamis (1/12/2016).

Pemblokiran situs ini, dijelaskan Noor, dilakukan dengan sebelumnya meminta semua penyelenggara jasa internet (PJI/ISP).

"Yang melaksanakan adalah ISP. Kami meminta ke ISP, tinggal ISP melaksanakan dalam waktu yang cepat atau agak belakangan," lanjut Noor. Akan tetapi, meski semua PJI diminta memblokir, tidak semuanya sudah melaksanakannya.

Menter Kominfo, Rudiantara, juga tidak menapik hal ini. Rudi mengatakan pemblokiran itu dimungkinkan dilakukan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Rudi menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya memblokir situs milik Imam FPI itu saja, melainkan berikut situs-situs yang melanggar lainnya.

"Itu macam-macam, ada pornografi, ada radikalisme, ada SARA, macam-macam dan pelaksanaannya tentunya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," tegasnya.

Rudi pun mengklaim sudah memblokir lebih dari 7.000 situs bermuatan konten negatif tersebut.

Untuk diketahui, Kemenkominfo mempunyai dua cara dalam memblokir situs-situs terlarang. Pertama, menunggu pelaporan dan kedua bisa melalui sistem, seperti nawala untuk situs dengan konten pornografi.

DNS Nawala adalah layanan gratis berupa filtering/penyaringan DNS yang bebas biaya dan dapat digunakan oleh semua pengguna internet. Layanan ini menyaring konten negatif berupa konten porno, kekerasan atau kejahatan internet.

Dengan nawala, Kominfo akan memberi label hitam untuk situs-situs porno. Untuk situs terlarang lainnya, menurut Rudi, Kominfo akan memblokir bila ada laporan.

Rudi sudah meneken pembentukan tim panel khusus untuk menyaring masalah pemblokiran konten negatif di internet. Panel itu disebut sebagai Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN), diatur dalam Keputuan Menteri Nomor 90 Tahun 2015.

Pembentukan forum untuk sebagai penyempurnaan tata kelola penanganan situs bermuatan negatif, seperti pornografi, terorisme, SARA, kebencian, penipuan, perjudian, obat dan makanan, sampai hak kekayaan intelektual.

Setelah forum ini dibentuk Kominfo tak akan memblokir situs negatif berdasar laporan atau permintaan kementerian atau lembaga saja. Menurut Rudi, permintaan atau laporan itu akan dibahas dulu oleh Panel Penilai yang akan melakukan verifikasi dan merekomendasikan keputusan kepada tim pengarah.

Selain itu, imbuhnya, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan mengenai pengaturan media sosial. Hal itu penting untuk menjaga agar informasi yang disampaikan tetap sehat.

"Bagaimana kita memperbaiki hingar-bingar media sosial. Saya mengajak semuanya berpartisipasi, semua pemangku kepentingan masyarakat teman-teman media juga saya minta bantuannya," papar Rudi.

Rudi juga mengimbau para pengguna media sosial agar bijak saat menyampaikan informasi.

"Kalau mau mengirim, mentransmisikan atau mendistribusikan pastikan itu benar, dan kemudian ada manfaatnya. Pastikan itu kalau benar, tapi enggak ada manfaatnya jadi untuk apa. Cara menguranginya gitu," katanya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...itus-terlarang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ernest Prakasa: Kekurangan Ahok adalah dia bukan muslim

- Ahok tak dikenai UU ITE

- Tip fotografi untuk pemula