Network
NGAMPRAH, (PR).- Kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan pendataan petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), sedikitnya terjadi sepuluh kasus kekerasan terhadap anak sejak awal tahun ini. Angka ini cenderung sama dari tahun ke tahun.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Heri Partomo mengakui, kekerasan terhadap anak memang selalu terjadi. Hal itu akibat berbagai hal, seperti faktor ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, hingga faktor lingkungan yang buruk.
“Dari kekerasan terhadap anak itu, banyak di antaranya yang merupakan kekerasan seksual. Kebanyakan terjadi di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat. Pelakunya juga sering kali orang terdekat korban,” ujar Heri di Ngamprah, Senin 21 Agustus 2017.
Menurut Heri, data kekerasan terhadap anak di Bandung Barat mungkin saja lebih banyak. Sebab, tidak semua korban terbuka untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Namun, dengan turunnya petugas ke lapangan, kasus-kasus tersebut terus terungkap.
Dinas Sosial, menurut Heri, bertugas melakukan pendampingan hukum dan psikologi bagi para korban. Kasus-kasus yang terungkap pun terus ditindaklanjuti hingga ke pengadilan.
“Upaya pemerintah juga dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada keluarga mengenai pengasuhan anak. Jangan sampai, orang tua tidak tahu perubahan perilaku anaknya. Selain itu mereka juga diberi, pemahaman tentang UU Perlindungan Anak agar tahu apa saja indikasi kekerasan terhadap anak, bagaimana cara mencegahnya serta menanganinya,,” kata Heri.
Dia juga mengungkapkan, Dinas Sosial kini memiliki Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga untuk menangani masalah kekerasan dalam keluarga. Lembaga ini berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak setempat.
“Dua lembaga ini menangani masalah-masalah dalam keluarga. Namun, masing-masing ada tupoksinya, sehingga tidak akan berbenturan,” ucapnya.
Bandung Barat layak anak
Bupati Bandung Barat Abubakar sebelumnya mengungkapkan, Pemkab serius melindungi hak-hak anak yang mengantarkan daerah ini menjadi salah satu kabupaten layak anak. Di antaranya, dengan membuat berbagai peraturan daerah yang melindungi hak-hak anak.
